Kementerian Ketenagakerjaan

BAB VI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Pasal 44
Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan, antara lain:

1. menyusun norma dan standar mengenai:

  • Perlindungan pekerja migran Indonesia
  • Tata cara pengawasan penyelenggaraan penempatan
  • Tata cara penetapan penyelenggara jaminan social
  • Pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia

2. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan hubungan luar negeri;

4. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia pada negara atau jabatan/profesi tertentu;

5. menerbitkan dan mencabut SIPPPMI atas usul oleh Badan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;

6. mengusulkan pejabat Atase Ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *