Kementerian dan Lembaga

BAB VI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Pasal 43

  1. Tugas     Perlindungan     Pekerja     Migran     Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden.
  2. Badan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  3. Kepala Badan dalam bertanggungjawab kepada Presiden berkoordinasi dengan Menteri;
  4. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga    pemerintah   nonkementerian   yang   bertugas sebagai     pelaksana     kebijakan     dalam     pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 44
Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan, antara lain:

1. menyusun norma dan standar mengenai:

  • Perlindungan  pekerja migran Indonesia
  • Tata cara pengawasan penyelenggaraan penempatan
  • Tata cara penetapan penyelenggara jaminan social
  • Pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia

2. mengawasi   dan   mengevaluasi   pelaksanaan   kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. melakukan  kerja  sama  luar  negeri  untuk  menjamin pemenuhan hak  dan  perlindungan  Pekerjaan  Migran Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan hubungan luar negeri;

4. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia pada negara atau jabatan/profesi tertentu;

5. menerbitkan dan mencabut SIPPPMI atas usul oleh Badan selambat-lambatnya   60   (enam   puluh)   hari  kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;

6. mengusulkan pejabat Atase Ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.
Pasal 45
Tugas Badan sebagai pelaksana kebijakan antara lain:

a.Melaksanakan kebijakan Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia:
1. Melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia
2. Menetapkan dan mencabut SIPPMI
3. menyelenggarakan pelayanan penempatan
4. Melakukan   pengawasan      pelaksanaan   pelayanan jaminan social
5. memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia
6. Memverifikasi dokumen pekerja migran Indonesia

  • Melaksanakan penempatan  dan  perlindungan  pekerja migran Indonesia;
  • Mengusulkan pencabutan   SIPPPMI   kepada   Menteri terhadap PPPMI;
  • Memberikan perlindungan  pada masa penempatan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan  Republik Indonesia di negara tujuan;
  • Melakukan fasilitasi,rehabilitasidan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
  • Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomipurna Pekerja Migran Indonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *