Kebijakan

Serikat Buruh Migran Indonesia bergabung dengan 27 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (sebelumnya bernama Jari PPTKILN). Aliansi ini berdiri sejak tahun 2010 untuk mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Struktur Jaringan Buruh Migran terdiri dari: Sekretariat Nasional, Presidium Legislasi, Presidium Bantuan Hukum, dan Presidium Asean dan Internasional.   Serikat Buruh Migran Indonesia dipercaya sebagai presidium legislasi.

Berikut adalah draft perubahan Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

 

DRAFT RUU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. JUDUL 

B. PEMBUKAAN

  • Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
  • Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
  • Konsiderans (Menimbang)
  • Dasar Hukum (Mengingat)
  • Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Bab I Ketentuan umum

2. Bab II Pekerja Migran Indonesia

  • Ketentuan
  • Persyaratan
  • Hak dan Kewajiban

3.   Bab III Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

4.   Bab IV Layanan Terpadu

5.   Bab V Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah

6.   Bab VI Kementerian dan Lembaga

7.   Bab VII Pelaksana Penempatan

  • Umum
  • Larangan

8.   Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan

  • Pembinaan
  • Pengawasan

9.   Bab IX Penyelesaian Perelisihan

10. Bab X Penyidikan

11.  Bab XI Sanksi Administratif

12. Bab XII Ketentuan Pidana

13. Bab XIII Ketentuan Peralihan

D. PENUTUP

14. Bab XIV Ketentuan Penutup

 

Tinggalkan Komentar Anda