Perlindungan Setelah Bekerja

Bagian Ketiga
Perlindungan Setelah Bekerja
Pasal 24

(1)    Perlindungan  Setelah  Bekerja  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
         a.  fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
         b.  penyelesaian  hak-hak  Pekerja  Migran  Indonesia yang belum terpenuhi;
         c.  fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia sakit dan meninggal dunia;
         d.  rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
         e.  pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
(2)    Perlindungan  Setelah  Bekerja  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama- sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1)Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(2)Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25  ayat  (2),  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak memiliki permasalahan dapat:
a.    menjalani proses kepulangan; atau
b.    melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja.

Pasal 27
Kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat terjadi antara lain karena:

  1. berakhirnya Perjanjian Kerja;
  2. cuti;
  3. pemutusan  hubungan  kerja  sebelum  masa  PerjanjianKerja berakhir;
  4. mengalami   kecelakaan   kerja   dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan  pekerjaannya lagi;
  5. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  6. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
  7. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan; dan/atau h.    meninggal dunia di negara tujuan.
  8.  sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perlindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *