Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BAB VII
PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar negeri terdiri dari:

  1. Pemerintah Pusat;
  2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
  3. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 47

  1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan    oleh  Badan  atas  dasar  perjanjian  secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
  2. Ketentuan   mengenaitata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

  1. Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf b, wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPPMI dari Menteri.
  2. SIPPPMI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;
  3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa SIPPPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 49
(1)Perusahaan   Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. mencari peluang kerja;
b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
c. menyelesaikan permasalahan  Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

(2)Ketentuan  lebih  lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 50

  1. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk    kantor  cabang  di  luar  wilayah  domisili kantor pusatnya;
  2. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  3. Keberadaan   kantor   cabang   sebagaimana   dimaksud dalam ayat (1) harus terdaftar di Pemerintah Provinsi;
  4. Ketentuan  mengenai  tata  cara  pembentukan  kantor cabang    Perusahaan    Penempatan    Pekerja    Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51    
(1) Untuk    dapat    memperoleh    SIPPPMI    sebagaimana dimaksuddalam   Pasal 48 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

  • memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian    perusahaan,  paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  • menyetor  uang  kepada  bank  pemerintah  dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu- waktu    dapat   dicairkan   sebagai   jaminan   untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia;
  • memiliki     rencana     kerja     penempatan     dan perlindungan    Pekerja   Migran   Indonesia   paling singkat  3 (tiga) tahun berjalan; dan
  • memiliki     sarana     dan     prasarana     pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Deposito sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya    dapat   dicairkan    oleh    Pemerintah    pabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

  1. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja    Migran    Indonesia    apabila    deposito yang digunakan tidak mencukupi.
  2. Pemerintah   Pusat   mengembalikan   deposito   kepada Perusahaan    Penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila masa berlaku SIPPPMI telah berakhir, tidak diperpanjang,atau  dicabut setelah perusahaan menyelesaikan seluruh kewajibannya.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran, penggunaan,    pencairan, dan pengembalian   deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 53
(1)SIPPPMI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Badan.
(2)Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam    Pasal   50  ayat (1), perpanjangan SIPPPMI sebagaimana dimaksud   pada ayat (1) dapat diberikan kepada    perusahaan Penempatan Pekerja  Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan antara lain:

  • telah      melaksanakan      kewajibannya      untuk memberikan    laporan    secara    periodik    kepada Menteri;
  • telah     melaksanakan     penempatan     sekurang- kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana    penempatan   pada   waktu   memperoleh SIPPPMI;
  • masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  • memiliki  neraca  keuangan  selama  2  (dua)  tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik;
  • tidak dalam kondisi diskors; dan
  • telah  melaporkan  dan  menyerahkan  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) untuk divalidasi ulang.

(3)Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menyerahkan    pembaruan   data   dan   menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
(4) Dalam  hal  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana    dimaksud   pada   ayat  (3), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diijinkan untuk memperbarui SIPPPMI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda keterlambatan sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Pasal 54
(1)Menteri mencabut SIPPPMI apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:

  • tidak   lagi   memenuhi   persyaratan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
  • tidak   melaksanakan   kewajiban   dan   tanggung jawabnya    dan/atau   melanggar   larangan   dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2)Pencabutan    SIPPPMI    oleh    Menteri    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab PerusahaanPenempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.

Pasal 55

  1. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIPPMI dari Badan.
  2. SIPPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahktangankan kepada pihak lain;
  3. SIPPMI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus mencantumkan negara tujuan.
  4. Untuk  mendapatkan  SIPPMI  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen:
  • Perjanjian Kerja Sama penempatan;
  • Surat  permintaan  Pekerja  Migran  Indonesia  dari Pemberi Kerja;
  • Rancangan Perjanjian Penempatan; dan
  • Rancangan Perjanjian Kerja.

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 57

  1. Perusahaan  dapat  menempatkan  pekerjanya  ke  luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
  2. Perusahaan      wajib      bertanggungjawab      terhadap perlindungan pekerjanyayang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
  3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penempatan  pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58
Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 59
Setiap orang dilarang menyuruh dan/atau menganjurkan Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar jabatan atau jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15, yang disepakati dan ditandatangani   para   pihak   sebelum   berakhirnya   masa Perjanjian Kerja dimaksud.

Pasal 60

  1. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum.
  2. Segala resiko yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggungjawab sendiri.
  3. Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan    urusan  pemerintahan     bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
  4. Ketentuan lebih lanjutmengenai Pekerja Migran Indonesia  Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 61
Penempatan dan perlindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 62
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang:

  1. memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi    persyaratan      kelengkapan      dokumen sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14;
  2. menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  3. tidak memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  4. membebankan biaya penempatan kepada Calon  Pekerja Migran Indonesia diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  5. menempatkan   Pekerja   Migran   Indonesia ke negara tujuan yang pemerintahnya belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau ke negara tujuan yang tidak mempunyai   peraturan perundang-undangan   yang   melindungi tenaga  kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  6. menempatkan   Pekerja   Migran   Indonesia   ke   negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
  7. melaksanakan penempatan tanpa memiliki SIPPPMI dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
  8. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPPMI sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 48 ayat (2) kepada pihak lain;
  9. melaksanakan penempatan tanpa memiliki SIPPMI  dari Badan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 58; dan
  10. mengalihkan atau memindahtangankan  SIPPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada pihak lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *