SBMI SELENGGARAKAN PELATIHAN DIPLOMASI UNTUK PEGIAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegiat buruh migran, Serikat Buruh Migran Indonesia bekerjasama dengan DTP dan MFA menyelenggarakan Program Pelatihan Diplomasi (Diplomacy Training Program) selama 4 hari dari tanggal 28 Juni – 1 Juli 2018 di Hotel Swissbel Kalibata Jakarta Selatan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama satu tahun kedepan untuk mengadvokasi hak-hak pekerja migran.

Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Lalu Muhammad Iqbal Direktur Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena bermitra dengan orang yang memiliki kapasitas akan memudahkan kerjasama. Meski demikian ia menambahkan jika mitranya memiliki kapasitan dan kemauan, yang dipilih adalah yang memiliki kemauan.

Dina Nuriyati koordinator kegiatan ini menjelaskan bahwa pProgram ini dibagi menjadi 5 modul dengan peserta yang mewakili pekerja migran, advokat, anggota LSM / CSO Indonesia. Modul pertama dari program ini diadakan dari 28 Juni hingga 1 Juli 2018.

Program ini adalah yang kelima dari serangkaian program yang sebelumnya telah diadakan di Nepal, Sri Lanka, Bangladesh dan Malaysia. Pemohon yang berhasil untuk program ini akan dilibatkan dalam pengembangan program untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan mereka dan menanggapi tantangan khusus di Indonesia.

Program 5 modul di Indonesia akan dikembangkan dengan peserta dan akan mencakup hal-hal berikut:

  1. Pengetahuan tentang kerangka hukum dan kebijakan Indonesia yang mengatur migrasi tenaga kerja;
  2. Pengetahuan tentang standar hak asasi manusia internasional yang relevan dengan pekerja migran, termasuk Internasional Konvensi tentang Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga mereka;
  3. Pengetahuan tentang mekanisme pemantauan dan pertanggungjawaban hak asasi manusia PBB dan pemahaman tentang bagaimana untuk mengintegrasikan ini ke dalam strategi advokasi pengetahuan tentang kerangka kerja dan proses global yang baru dan muncul termasuk Global Compact on Safe Migration;
  4. Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
    ASEAN;
  5. Konsensus ASEAN tentang Pekerja Migran Peningkatan keterampilan dalam advokasi strategis – termasuk analisis strategis; mempengaruhi strategi;
  6. Kemampuan media;
  7. Pembangunan jaringan.

Modul pertama berfokus pada pemahaman kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur migrasi tenaga kerja di Indonesia, isu-isu utama dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dan kawasan ASEAN, dan Pengantar Hak Asasi Manusia Pekerja Migran dan Tanggung Jawab Pemerintah. Sesi tentang hak asasi migran juga membahas peran pelaporan hak asasi manusia dalam advokasi. Modul pertama diakhiri dengan peserta mengembangkan rencana aksi advokasi untuk 2018-2019, mengidentifikasi bidang strategis untuk advokasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *